HUKUM SEBUAH REALITAS KEHIDUPAN


Suatu  reaalitas yang tidak dapat dihindari, pergolakan hidup manusia didasarkan seberapa jauh kebutuhan akan hidup. Berbagai kehendak yang ditempuh terjadi persaingan antara sesamanya. Apakah karena manusia disebut sebagai makhluk social, sehingga tidak terelakkan dari kehidupan kebersamaan, ataukah karena memang manusia diperuntukkan untuk hidup sebagai kolektifitas. Ataukah kerena manusia diciptakan untuk menjadi penentu kebijakan di bumi. Kesemua pertanyaan ini diperlukan suatu perenungan yang mendalam.
Apabila manusia diciptakan sebagai pemegang kebijakan di bumi, tentu terlilit dengan berbagai instrument-insturmen yang harus diperpegangi. Persoalannya apakah instrument-intrumen  itu tersedia secara alamiah, ataukah olahan akal pikiran manusia yang didasarkan pada suatu kenyataan kehidupan.
Apabila lahir dari suatu kenyataan kehidupan, apakah hakikat  kehidupan itu, apakah suatu kerteraturan atau suatu ketertiban dan kedemaian. Faktor nurani yang menjadi alat filter. Jika demikian, apakah nurani menjadi dasar untuk menilai suatu kenyataan kehidupan bahwa itu baik atau buruk, dan benar atau salah. Baik  atau buruk dan benar atau salah adalah persoalan nilai.  Nilai melahirkan suatu ukuran, ukuran melahirkan suatu aturan dan aturan itu akan menjadi norma dan norma lahir dari suatu kenyatakaan kehidupan yang dilakoni oleh manusia. Kesepakatan manusia atas suatu kenyataan kehidupan yang berulang-ulang dilakoni akan menjadi suatu nilai kepastian yang dipegangi, jika demikian, maka berarti suatu kenyataan kehidupan adalah postivisme.
Karena ilmu bertolak dari kenyataan alam dan kenyataan kehidupan, yang dijarah oleh kemampuan daya pikir manusia, melahirkan bidang-bidang ilmu pengetahuan, baik itu menyangkut dengan ilmu eksakta maupun ilmu sosial atau humaniora.
Penelusuran rana kealaman dan kenyataan kehidupapan oleh nalar manusia melahirkan berbagai konsep, baik  didasarkan pada pemikiran deduktif maupun  pada pemikiran induktif, kedua sarana ini melahirkan pendekatan dogmatik (dogmatic approach) dan pendekatan emperis (empirical   approach). Dari kedua pendekatan tersbut melahirkan kebenaran yang bersifat rasional dan kebenaran yang bersifat emperik, dan dari keduanya pula melahirkan konsep-konsep ilmu pengetahuan, tentunya konsep-konsep itu dibutuhkan penalaran yang bersifat sistimatis dan menyeluruh.
Ilmu hukum sebagai salah subsitem dari ilmu social yang direduksi dari kenyataan alam dan kenyataan kehidupan melahirkan aneka aliran dalam ilmu hokum. Norma-norma yang direduksi dari norma-norma alam yang bersifat universal dan  yang dikenal dengan hokum alam (natural of law) dan norma-norma yang direduksi dari norma-norma kenyataan kehidupan yang dikenal dengan hukum positif, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum, kesemuanya itu lahir dari rana filsafat.
Pandangan-pandangan keilmuan hukum sangat berfariasi, ada yang memandang hukum dalam rana profisonalitas yang terfokus pada positivis. Ada yang memandang hukum dalam rana keilmuan yang tidak terfokus pada satu aliran tertentu.
Dari sudut pandangan keilmuan, biarlah hukum itu terlepas dari keterlilitan kepastian, biarkan kepada lakon-lakon  hukum menemukan eksistensi hukum, dengan bersandar pada kenyataan kehidupan. Cobalah melepaskan hukum dari keterlilitan positivis, tentunya hukum memperoleh identitas dan jati dirinya. Hukum akan merespon kenyataan kehidupan, jika digunakan istilah Satjipto Rahardjo biarkan hukum mengalir.
Hukum dilepaskan dari sifat positivis, mungkinkah hukum mempunyai kekuatan mengikat, atau mungkinkah para praktisi hukum mempunyai keberanian untuk menembus tirfani-tirani hukum yang bertaburan dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Memang harus suatu keberanian untuk menerobos tirani-tirani itu, dan jika hukum itu adalah sebuah keputusan justisial, berarti hakim berkompeten untuk menyalami nilai-nilai hukum baik yang bersifat living law maupun yang bersifat normative.   Tidak ada putusan justisial yang terabaikan dari kedua nilai-nilai itu. Tinggal seberapa jauh kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual profesi hukum  dalam menerainya.
Sedangankan kamandekan dan penyimpangan penegakan hukum menjadi ukuran atas tingkat kecerdasan profesi hukum. Keterbatasan dalam menerai nilai-nilai social kemasyaratan yang sangat dinamis dengan berbagai keanekaragaman  yang menyentuh berbagai lintasan kehidupan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
Akhir dari suatu perjalanan hukum yang sangat esensi adalah sebuah kebenaran yang bersifat universal. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian menjadi satu harapan pengembara hukum, tetapi kebanyakan profesi hukum sangat mengutamakan kepastian.
Jika demikian halnya, profesi hukum terutama hakim mempunyai hajatan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, persoalannya dapatkah kemampuan intelektual hakim menjama itu. Dalam hal ini hakim dituntut untuk melepaskan diri dari kungkungan yang melilitnya. Sikap independensi dan integritasnya dapat dipertaruhkan.   

Kesemarautan Penegakan Hukum

Hukum menjadi konsumsi penegak hukum, demikian juga masyarakat. Namun, masyarakat sangat terkejut dengan pernyataan  Wamen Hukum dan HAM bahwa para advokator juga koroptor dengan alibi karena membela korotor. Pernyataan ini disahuti oleh salah seorang advokator yang terkenal Oce Galigis dengan melaporkan Wamen Hukum dan HAM ke kepolisian dengan alibi pencemaran nama baik. Walaupun telah diklarifikasi oleh Wamen, tetapi karena untuk menjaga pristise maka aduan tersebut tidak akan dicabut.
Hukum kita selalu diatercemohkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Padahal masyarakat dengan berbagai ketundukan dan kesadarannya akan pentingnya penegakan hukum yang tegas, fleksibel, cepat dan tepat akan terpupus karena ula penegak hukum. 
Telah banya ilmuan hukum memberikan sumbangsi pikir baik melalui dialog, penelitian, kretikan dan solusi penegakan hukum, tetap saja terdapat apologi penegak hukum untuk tidak mendengar atau kurang mendengar pikiran-pikiran ilmuan hukum. Akibatnya kehilangan nilai spritualitas hukum. Hukum tidak lagi sebagai panglima, tetapi sebagai alat menjustifikasi pernyataan dan sikap laku penegak hukum. 

Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia


Perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat tahun 80 an, dan dengan preser Majelis Ulama Indonesia dan para cendekia ekonom muslim tahap demi tahap menampak hasilnya. yhang sekarang semakin melunjang tinggi. bahkan pemderian bank-bank berbasis syariah semakin digelak. walaupun demikian masih sekelompok tertentu memandang sistem ekonomi syariah hanya foto paste dari sistem ekonomi konvensioanl. Pandangan ini kemungkinan ada benarnya, karena mereka mungkin belum mengetahui secara mendalam mengenai sistem ekonomi syariah. Atau mereka menyamakan seperti menambung di bank konvensional hanya meharapkan bunga yang besar. Pandangan yang sangat keliru, perbedaan sistem perbankan konvensinal dengan bank syariah terletak pada selain bunga bersifat ribawi, juga faktor resiko. 

Wajah Hukum Nasional

Terdapat berbagai pandangan bahkan  menjadi bahan polimik tentang wajah hukum nasional kita. Ada pandangan bahwa hukum nasional kita tidak memiliki identitas, karena dia bersumber dari berbagai sistem hukum, sehingga dipertanyakan apakah sistem hukum nasional kita menganut civil law system atau common law system atau Islamic law system. Realitas menunjukkan   bahwa ketiga sistem hukum tersebut menjadi sumber hukum nasional. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam penegakannya sangat bervariasi. Di satu sisi penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum yang tertulis di sisi satu sisi yang lain penegak hukum tuntut untuk tidak secara an sih menjadi hukum tertulis sebagai satu-satunya hukum dalam penegakan hukum. Akibat dari variasi sistem hukum yang digunakan, pencuri sandal yang dituduh oleh seorang oknom polisi, pencuri empat buah coklat, dan pencuri dua semangka yang semuanya adalah masyakarat kecil plus miskin dijerat dengan hukuman penjara. Akibatnya terjadi cemohan yang dilontarkan oleh masyarakat, hakim tidak adil, hakim dan penegakan hukum lainnya pemakan suap, sehingga menghukum masyakat miskin, dan membebaskan para koruptor yang mengambil keuangan negara dengan jalan haram. Rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik karena mengutamakan rasa kepastian hukum, keberpihakan hukum kepada masyarakat elit yang dominan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat bawah. 
Kevariasian penegakan hukum tersebut, membuat sekelompok masyarakat menginginakan untuk menggunakan pendekatan hukum agama sebagai solusi dalam penegakan hukum. Maka timbul perbuatan melawan hukum dengan alibi penegakan hukum karena tidak sesuai dengan norma hukum agama dan etika dan moral agama.   

Menaikan Harga BBM Dilihat dari Teori Kemaslahatan


Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tentunya mempunyai pertimbangan yang terkait dengan perkembangan ekonomi nasional. Kenaikan harga BBM di dunia internasional, akibat sanksi pembatasan produksi minyak terhaap  Iran yang diberikan oleh Amerika  dengan isu pengemabangan senjata nuklir,   turut mempengaruhi harga BBM dalam negeri. Disamping itu, pertimbangan pemerintah dengan memenuhi anggaran pendapatan negara tahun 2012. Menurut pemerintah jika tidak dinaikan harga BMM maka terjadi difesit anggaran, akan bernampak pada pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro. Kebijakan ini secara besar-besaran ditetang oleh masyarakat, baik dari pengamat polikt, pengamat ekonomi, politukus partai maupun dengan cara demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun buruh pekerja. Tanggapan ditujukan dengan berbagai variasi, ada yang berpandangan kenaikan BBM itu menguntungkan pihak investor asing, banhkan pemerintah dituduh selalu menjalankan perintah BMF bukan sampai distu saja, pemerintah dituduh menjalankan konsep ekonomi new liberal. Tuduhan-tuduhan tersebut ditanggapi poleh pemerinta juga bervariasi. Dari aspek politik Pemerintah berpandangan ada konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, dari aspek kepentingan keuangan negara pemerintah berpandangan harus dilakukan. Jika tidak maka mempengaruhi proses pembangunan, yang tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyadari dengan menaikan harga BBM pasti berdampak pada masyarakat miskin, tetapi hal ini dapat diatasi dengan pemberian bantuan langsung uang  kepada masyarakat miskin. Persoalannya apakah dengan menaikan harga BBM dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara. atau dapat meningkat kesejahteraan hidup masyarakat, atau  kepentingan bangsa dan negara. Dari berbagai tujuan tersebut apakah memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. dari pendekatan teori kemaslahatan, menurut as Satibi terdapat tiga hal, yaitu dlaruriyah, hajiyah dan tahtsaniyah. Ketiga hal tersebut, yang sangat terkait dengan kebutuhan primer adalah persoalan dlaruriya. as Satibi menguraikan lebih lanjut bahwa hal-hal yang termasuk masalah dlaruriyah adalah, 1) memelihara agama; 2) memelihara jiwa; 3) memelihara akal; 4) memelihara keturunan; dan 5) memelihara harta, kelima hal disebut dengan al maslahat al khamsa.   Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan,  para ahli mengklasifikasikan teori ini kepada dua hal. Pertama, mashlahah ‘ammah,  yaitu kemaslahatan umum  yang berhubungan dengan kepentingan  masyarakat banyak.  Dalam hal terkait dengan kenaikan harga BBM jika memberikan kebaikan lebih besar untuk mayoritas penduduk Indonesia maka menaikan harga BBM itu merupakan suatu kebutuhan primer, yaitu menjaga kestabilan ekonomi bangsa dan negara.Kedua, mashlahah khasshah,  yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemalahatan individual. Apabila menaikan harga BBM itu hanya memberikan kemaslahatan bagi golongan tertentu, atau kepentingan kelompok atau individ-individu tertentu, maka menaikan harga BBM itu harus ditolak.

Keterpurukan Wajah Hukum

Berbagai media baik cetak maupun elktronik setiap hari memberitakan keanehan-keanehan penegakan hukum di Indonesia. Citra hukum Indonesia berada dalam gemgaman penegak hukum. Sebab apabila penegak hukum rusak maka rusaklah hukum, demikian juga sebaliknya jika baik maka baiklah hukum. 
Perjalanan sejarah hukum Indonesia mulai dari era Orde Lama sampai pada masa era Reformasi ini wajah hukum Indonesia selamanya berada dalam gemgaman kekuasaan yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengatur kekuasaannya. Ilmuwan hukum di perguruan-perguruan tinggi hampir setiap hari mendiskusikan langkah-langkah yang jituh untuk memperbaiki keterpurukan hukum Indonesia, berbagai buku hukum dengan berbagai judul telah ditelorkan, namun hanya dipandang sebagai informasi belaka. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang ini mengalami pasang surut, walaupun telah banya produk hukum yang diundangkan, namun hasil yang didapatkan tidak pada situasi yang dibanggakan, sebagaimana diamanahkan dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Kerterpurukan wajah hukum di Indonesia dipicu oleh berbagai persolan dalam negeri seperti, gejolak sosial, politik, ekonomi dan agama, serta lemahnya wibawa institusi penegakan hukum dan lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan refomasi hukum yang  berakibat pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Pengabaian terhadap hak-hak sipil, konflik antara warga, pelanggaran HAM, degradasi moral, kasus-kasus kesusilaan yang melibatkan pejabat penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh lembaga negara termasuk institusi penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus koropsi seperti kasus bank century, kasus wisma atlit dan Hambalang, terjadi mafiah peradilan, keberpihakan hukum hanya kepada masyarakat elit, ketidakadilan yang didapatkan dari masyarakat kecil yang tidak dan kasus lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. 
Hal tersebut menunjukkan betapa hukum gagal menangani berbagai probelem sebagaiman diungkapkan oleh Nonet dan Selnick bahwa pada waktu tertentu dalam sejarah suatu bangsa perjalanan hukumnya akan memasuki suatu mementum yang tidak nomral. Sebab itu diperlukan perubahan-perubahan dalam hukum guna merespon dan mengikuti perubahan-perubahan sosial. setuasi seperti ini diperluakan suatu terobosan hukum  dalam mewujdukan hukum Indonesia yang lebih maju dan berwibawa. 
Indonesia dengan konsep negara hukumnya, menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai hukum yang tertinggi yang tercantum dalam nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan yang dihiasi dengan nilai-nilai keadilan  dan keadaban,  nilai persatuan, nilai  kearifan  dalam berdemokrasai dan nilai-nilai kesosialan. Nilai-nilai tersebut tidak akan terjawantahakan dalam kehidupan bernegara apabila pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk menegakkannya, terutama lemabaga penegakan hukum. 
Lembaga peradilan misalnya, banyak mendapat tekanan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat yang dianggap tidak fair dan tidak berpihak kepada kebenaran, bahkan secara subyektif tidak berpihak keapda masyarakat kecil, dan tidak bertanggungjawab sebagai pintu terakhir keadilan dan kebenaran. Padahal masyarakat mengharapkan agar lembaga  peradilan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Harapan masyarakt ini terwujud jika lembaga peradilan itu benar-benar independen, tidak terusik oleh kekuasaan baik dari lembaga eksskutif, legislatif maupun dalam instirusi peradilan itu sendiri. Di semping itu persoalan moral, iman, akhlak berupa sifat kejujuran, kewaspadaan, kehati-hatian, amanah dan tanggung jwabnya kepada Tuhan harus dijiwai oleh setiap penegakan hukum.

SISTEM HUKUM ARAB SAUDI


Abstrak
Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja dari keluarga Saudi. Islam sebgai agama resmi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar negara adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, dan hukum dasarnya adalah syari’ah. Ada tiga lembaga hukum yang menyelesaikan masalah-masalah hukum, 1)mahkamah syari’ah; 2)lembaga fatwa, dan 3)lembaga hisbah. Dengan demikian sistem hukumnya didasarkan atas wahyu dan  ijtihad.

Kata kunci; Alqur’an, Sunnah Rasulullah, ijtihad, mahkama syari’ah, lembaga fatwa, dan lembaga hisbah


A. Pendahuluan
Secara histories dikenal bahwa bangsa Arab  sebelum Islam mereka hidup dalam kegelapan moral, yaitu sifat saling membunuh, merebut kekuasaan, dan keangkuhan kesukuan, atau golongan. Dengan moral yang kurang sosialisitis seperti itu, maka keberadanaan Islam yang disamapaikan oleh Nabi Muhammad saw, dengan Alqur’an sebagai wahyu. Tugas utama Nabi Muhammad saw., adalah menyempurnakan budi pekerti.
Perkembangan Islam yang begitu pesat, yang ditandai dengan banyaknya pemuka-pemuka  Arab mengikuti ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw., menjadikan Islam semakin tersebar  luas di wailayah semenanjung Arabiyah.
Perpindahan Nabi Muhammad saw., ke Madinah sebagai gerakan awal untuk membentuk   suatu Negara yang dijiwai dengan moral Islam dan Alqur’an sebagai landasan yuridis dan moral menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam kemasyarakatan Arab pada waktu itu.
Permasalahan social tertumata persoalan-persoalan yang menyentuh aspek hukum Alqur’an adalah dasar penggalian hukum. Bahkan jika kasus hukum itu tidak ada dasarkan hukumnya Nabi Muhammad saw., menunggu wahyu, seperti kasus kewarisan.
Setelah wafat Nabi Muhammad saw., kekuasaan Islam berturut-turut dipegang oleh empat sahabat nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Afwan dan  Alibin Abi Tahalib Alqur’an sebagai undang-undang dasar dan syariah  sebagai hukum dasar  Demikian juga, pada masa kerajaan Umayah dan kerajaan Abassiyah Alqur’an, tetap sebagai Undang-Undang Dasar sedangkan syariah sebagai hukum resmi Negara, jika persoalan hukum tidak didapatkan dalam ketiga sumber hukum tersebut maka ditempuh jalan ijtihad. Dasar yang sama   juga digunakan oleh kerajaan-kerjaan Islam setelah runtuhnya kedua kerajaan Islam terebesar tersebut. Termasuk kerajaan Turki Usmani yang pernah menguasai sepertiga dunia terutama dunia Islam, sebelum terjadi pembaharuan hukum oleh Kamal Antatur.
Arab Saudi sebagai Negara yang mewilayahi dua kota Suci, yaitu Mekah dan Madinah,   dimana kedua kota ini merupakan pusat penyebaran Islam. Mekah menjadi kota kelahiran Nabi Muhammad saw., dan tempat Ka’bah serta selama 13 tahun penyiran Islam yang difukuskan pada persoalan aqidah dan akhlak. Saedangkan Madinah (kota Nabawi) sebgaai kota wafatnya Nabi dan ibu kota Negara yang dibangun oleh Nabi, dan di kota Nabawi ini Nabi menerima wahyu banyak terkaitan persoalan social kemasyarakatan termasuk persolan hukum, tentunya negara kerajaan Arab Saudi tetap menerapkan hukum Islam sebagai hukum Negara. Dengan demikian dapatkah dikatakan bahwa Negara Arab Saudi berdasar hukum Islam. Permasalahan akan dilihat dari dua sudut yaitu; Bagaimana  bentuk negaranya, dan bagaiman sistem hukumnya.

B. Betuk Negara
Dalam lintasan sejarah kerjaan Arab Saudi  pada tahun 1750 Muhammad bin Saud bergabung dengan Muhammad ibn Abdul Wahab (seorang reformis Islam) menciptakan satu entity politik baru.  Selama kurang lebih 150 tahun keluarga Saud bersaing dengan Mesir pada masa emporium Usmaniya. Perasaingan untuk merebut semananjung Arab terutama untuk menguasai kota suci Mekah dan Madinah. (http//ms. wikipedia.org/, tgl 8 Oktober 2007)
Raja Abdul Aziz al Saud, ingin membangun  Negara Arab Saud  sebagai Negara yang modern dan disegani di mata dunia internasional, maka pada tahun 1902 sampai 1932 melakukan ekspansi penaklukan tehadap kerjaan-kerjaan kecil di semenanjung Arabiyah. Kekuasaan raja Abdul Aziz al Saud semakin kuat dengan kerjaan-kerjaan kecil itu berhasil ditaklukan dan disatukan menjadi Kerajaan Arab Saudi.
Negara Arab Saudi berbentuk kerajaan, kepala negaranya adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi. (Munawir Syadzali, 1993 ; 221). Nama Arab Saudi diambil dari kabila Saudi. Dalam  jabatannya raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi, yang paling dituakan di antara kepala-kepala suku (qabilah) yang terdapat dalam wilayah kerajaan, pemuka para ulama dan yang terakhir sebagai pelayanan dari dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Raja dibantu dengan dewan menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif. Lembaga  legislatif disebut dengan Majlis Syura yang anggota-anggota ditunjuk dan diangakat oleh raja. Walaupun demikian tidak juga dapat dikatakan kekuasaan raja Arab Saudi itu tanpa batas (absulut), tetap seperti dalam teori, raja harus tunduk kepada hukum (syari’ah) jika raja melanggar syari’ah (hukum Ilahi) merupakan alasan yang kuat untukk menurunkan raja dari jabatannya.  
Institusi pusat dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi ialah monarki mutlak. Undang-Undang Asas yang digunakan sejak tahun 1992 menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan satu kerajaan yang diperintah oleh anak-anak dan cucu cicit Raja Abdul Aziz al Saud, dan Alqur’an merupakan perlembagaan negara itu, yang diperintah mengikuti undang-undang Islam (Syari’ah). Pengangkatan Raja tidak didasarkan pada pemilihan rakyat, karena itu pembentukan partai dan pemelihan umum dilarang.
Perkembangan terkini dengan desakan reformasi Amerika Serikat agar terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi, atas pengaruh tersebut pemerintahan kerajaan Arab Saudi mengumumkan akan melakukan pemilu nasional waktu dekat untuk memilih wakil-wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia non pemerintah. (http;//www.psktti.ui.com) tgl 8 Oktober 2007    
Kekuasaan Raja dibatasi oleh Syari’ah dan tradisi Saudi lain. Raja harus mengekalkan konsensus keluarga diraja Saud, para ulama dan unsur penting lain dalam masyarakat Saudi, tetapi dekritnya tidak perlu mendapat persetujuan mereka. Walaupun, undang-undang Arab Saudi adalah hukum Islam (Syari’ah), tetepi ideologi negara Kerajaan Arab Saudi adalah Wahabi. Ideologi wahabi adalah suatu pemahaman hukum Islam didasarkan pada praktek Rasulullah dan Sahabat-sahabatnya.  Ideologi wahabi dikenal dengan ideologi Salafisme. (Abdurrahman Wahid, 2001: 19)
C. Konstitusi Arab Saudi
Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Alqur’an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the constitution) nagara, dan syari’ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari’ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-pensehat.
Syari’ah sebagai hukum dasar yang mencakup konsep-konsep hukum yang terdapat dalam yang menurut ahli tafsir Alqur’ah berjumlah 155 ayat, (Harun Nasition, 1980)  dan dari al-Sunnah (tradisi-tradisi) Rasulullah yang terkait dengan hukum, baik berupa pernyataan-pernyataan, tindakan atau perbuatan maupun suatu perizinan (tanpa disertai dengan suatu perkataan atau perbuatan). Demikian  juga tradisi hukum yang dilakukan oleh para shabat nabi (ijma’a sahabi) dan penerapan hukum yang digali dari kedua sumber Islam oleh ulama-ulama, baik yang berada dalam lembaga peradilan maupun lembaga mufti.
Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasul)),  dan hasil ijtihad ulama (hakim dan Mufti).  Walaupun ada pandangan bahwa Arab Saudi bukan Negara Islam, memang dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang yang diterapkan. (http /www.indonesia. faithfreedom.)
Menurut pandangan tersebut, Islam melarang adanya campur tangan orang kafir dalam Negara. Namun, Arab Saudi merupakan Negara yang mempersilahkan Amerika Serikat memakai landasan udara (lanud) miliknya. Selajutnya dikatakan Islam hanya membolehkan ikatan  ideology sebagai pengikat umat, namun nasionalisme Arablah yang mengikat rakyat di Arab Saudi. Ikatan nasionalisme merupakan ikatan emosional yang terikat tempat, saat, dan kepentingan. Sementara itu, ikatan ideology merupakan ikatan yang bersumber dari pemecahan pertanyaan 1) dari mana, 2) mau apa dan bagaimana   serta 3) mau ke mana. Demikian pula menurut pandangan tersebut, tidak ada putra mahkota dalam Islam. Menurut Islam, kedaulatan  di tangan syara’, namun kekuasaan di tangan umat. Sebgai pemegang kedaulatan, khalifah hanya bertugas menerapakan Islam atas umat, bukan menjadi penentu standar benar salah seperti di sistem kerajaan atau parlemen. (http/www.indonesia.faithfreedom.org) tgl 8 Oktober 2007
Rasulullah swa., tidak pernah menyebut Negara yang dibangunnya dengan bentuk republik, atau kerajaan dan atau lainnya. Rasulullah hanya meletakan Islam sebagai dasar Negara, demikian juga, para  penerusnya (Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), bahkan pengangkatan keempat khalifah dalam bentuk yang berbeda.  Ini menunjukkan bahwa, bentuk satu Negara diserahkan kepada rakyat dan pemerintahannya.
Alqur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hierarki setelah kedua dasar hukum itu dikenal dengan The Basic Law of Government (hukum dasar pemerintahan) jika di Indonesia dikenal dengan hukum dasar yaitu batang tubuh UUD 1945.
Hukum Dasar Pemerintahan Arab Saudi yang mengatur sistem pemerintahan Negara, diataranya ada beberapa pasal disebutkan di bawah ini. Pasal 17 Basic Law (27-8-1412 H/1-3-1992 M), menetapkan bahwa Pemilikan, modal, tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social Kerajaan. Semuan ini adalah hak-hak pribadi yang melayani fungsi social yang sesuai dengan Syari’at Islam. Pasal 18 diktetapakan bahwa Negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggugugatnya kepemilikan pribadi. Kpemilikan pribadi tidak akan disita kecauli untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Pasal 119 Penyitaan kolektif kepemilikan dilarang. Penyitaan kepemilikan pribadi hanya akan berlaku sesuai dengan suatu keputusan pengadilan. Pasal 26 Negara akan menyediakan kesempatan kerja kepada semua rakyat yang sanggup dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja dan majikan. Pasal 36 Negara akan menjamin keamanan semua warga Negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hukum. Pasal 47 Warga Negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan (litigation)
Dengan demikian hierarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukuam yang tertinggi adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah. Sedngkan Hukum Dasar dan  Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat kempat. Ketiga jenis pertauran perundang-undangan tersebut harus sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah.
Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari’ah. Berdasarkan peringkat hierarki terebut, maka sumber penggalian hukum Arab Saudi adalah 1) Wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasulullah), dan 2) ijtihad.
Ijtihad adalah segala kemampuan pemikiran dicurahkan secara sungguh-sungguh untuk menggali atau menemukan hukum yang tidak didapatkan pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah. Hukum dasar, dan undang-undang merupakan hasil ijtihad jama, yaitu keputusan-keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Sedangkan dekrit Raja merupakan hasil ijtihad fardi (individu), sebagai suatu peraturan perasturan Pemerintah.
  
D. Sistem Peradilan
Ada dua institusi hukum yang mempunyai keweangan dalam menyelesaikan peroalan hukum yaitu  mahkamah syari’ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari’ah  mempunyai kewenangan absulut dan kewenagan relative.  Mahkamah syari’ah memeriksa perkara pidana (jinayah) perkara perdata (muamalah), dan wilayah juridiksinya terbatas berdasarkan kompentensi relatifnya.
Dengan pengertian lain peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memerhatikan persoalan-persoalan  warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut dengan hak-hak keperdataan maupun hak-hak publik. (bandingkan Sayid Sabiq, 1988: 19-20).  
Karena Alqur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum had, kisas maupun hukum takzir dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggara norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari’ah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamanannya. Hukuman bagi kelompok pengacau keamanan atau pelaku tindakan pidana konisitas, seperti perampokan dengan pembunuhan dikenakan sanksi pidana salib, yaitu suatu hukuman yang bersifat amputasi silang dua oragan tubuh tangan kiri dan kaki kanan.
Hukuman-hukuman pidana inilah yang oleh dunia internasional mengecam Arab Saudi sebagai negara yang tidak melindungi hak-hak asasi manusia, bahkan dicap sebagai negara yang membelakukan hukum rimba.  
Hakim-hakim di mahkamah syari’ah apabila dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam Qur’an atau Sunnah Rasulullah atau basic law  of government,  maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat dan krakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran para ulama hukum Islam klasik.   Bahkan seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, keputusan hakim mahkama syari’ah sebagai prseden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan krakteristik yang sama.
Sedangkan lembaga mufti berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak kewargaan negara maupun persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan  hukum lembaga fatwa bersifat mengikat untuk bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Seperti fatwa yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Arab Saudi untuk menyerang Irak.
Disamping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga hisbah lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan perilaku pasar, seperti penyimpangan timbangan, atau penipuan dalam transaksi jual beli.  Apabila dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus  pelanggaran pasar dan pada tersangka dinyatakan bersalah dikanakan sanksi, baik sanksi pidana, sanki administrsi maupun sanksi perdata.
Hakim pada lembaga hisba adalah polisi pengawas pasar yang diberikan tugas utuk menindak, memeriksa dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti  penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata  objek jual beli cacat, maupun pelanggaran administrasi seperti salah menggunakan izin usaha.
E. Simpulan
Arab Saudi adalah salah satu negera di Timurr Tengah dalam bentuk kerajaan, Undang-Undang Dasar negara adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, sendang hukum dasar negara adalah Syari’ah (basic law of government). Dengan demikian, sistem  hukumnya adalah sistem hukum Islam, yaitu bersumber dari wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasul), dan Ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Wahid, (2001), Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pasantren, Yogyakarta, LKiS

Munawir Sjadzali, (1993), Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), UI Press, Jakarta

Harun Nasition, (1980), Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Bulan Bintang, Jakarta.

Sayid Sabiq, (1988), Fikih Sunnah,  Terjemahan Jilid 14, PT. Al Maarif
http /www.indonesia. faithfreedom, tgl 6 Oktober 2007
http/www.indonesia.faithfreedom.org.,  tgl 8 Oktober 2007
http /www.indonesia. faithfreedom.org., tgl. 16 Nopember 2007