Keterpurukan Wajah Hukum

20.16 1 Comment

Berbagai media baik cetak maupun elktronik setiap hari memberitakan keanehan-keanehan penegakan hukum di Indonesia. Citra hukum Indonesia berada dalam gemgaman penegak hukum. Sebab apabila penegak hukum rusak maka rusaklah hukum, demikian juga sebaliknya jika baik maka baiklah hukum. 

Perjalanan sejarah hukum Indonesia mulai dari era Orde Lama sampai pada masa era Reformasi ini wajah hukum Indonesia selamanya berada dalam gemgaman kekuasaan yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengatur kekuasaannya. Ilmuwan hukum di perguruan-perguruan tinggi hampir setiap hari mendiskusikan langkah-langkah yang jituh untuk memperbaiki keterpurukan hukum Indonesia, berbagai buku hukum dengan berbagai judul telah ditelorkan, namun hanya dipandang sebagai informasi belaka. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang ini mengalami pasang surut, walaupun telah banya produk hukum yang diundangkan, namun hasil yang didapatkan tidak pada situasi yang dibanggakan, sebagaimana diamanahkan dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Kerterpurukan wajah hukum di Indonesia dipicu oleh berbagai persolan dalam negeri seperti, gejolak sosial, politik, ekonomi dan agama, serta lemahnya wibawa institusi penegakan hukum dan lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan refomasi hukum yang  berakibat pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Pengabaian terhadap hak-hak sipil, konflik antara warga, pelanggaran HAM, degradasi moral, kasus-kasus kesusilaan yang melibatkan pejabat penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh lembaga negara termasuk institusi penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus koropsi seperti kasus bank century, kasus wisma atlit dan Hambalang, terjadi mafiah peradilan, keberpihakan hukum hanya kepada masyarakat elit, ketidakadilan yang didapatkan dari masyarakat kecil yang tidak dan kasus lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. 

Hal tersebut menunjukkan betapa hukum gagal menangani berbagai probelem sebagaiman diungkapkan oleh Nonet dan Selnick bahwa pada waktu tertentu dalam sejarah suatu bangsa perjalanan hukumnya akan memasuki suatu mementum yang tidak nomral. Sebab itu diperlukan perubahan-perubahan dalam hukum guna merespon dan mengikuti perubahan-perubahan sosial. setuasi seperti ini diperluakan suatu terobosan hukum  dalam mewujdukan hukum Indonesia yang lebih maju dan berwibawa. 

Indonesia dengan konsep negara hukumnya, menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai hukum yang tertinggi yang tercantum dalam nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan yang dihiasi dengan nilai-nilai keadilan  dan keadaban,  nilai persatuan, nilai  kearifan  dalam berdemokrasai dan nilai-nilai kesosialan. Nilai-nilai tersebut tidak akan terjawantahakan dalam kehidupan bernegara apabila pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk menegakkannya, terutama lemabaga penegakan hukum. 

Lembaga peradilan misalnya, banyak mendapat tekanan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat yang dianggap tidak fair dan tidak berpihak kepada kebenaran, bahkan secara subyektif tidak berpihak keapda masyarakat kecil, dan tidak bertanggungjawab sebagai pintu terakhir keadilan dan kebenaran. Padahal masyarakat mengharapkan agar lembaga  peradilan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Harapan masyarakt ini terwujud jika lembaga peradilan itu benar-benar independen, tidak terusik oleh kekuasaan baik dari lembaga eksskutif, legislatif maupun dalam instirusi peradilan itu sendiri. Di semping itu persoalan moral, iman, akhlak berupa sifat kejujuran, kewaspadaan, kehati-hatian, amanah dan tanggung jwabnya kepada Tuhan harus dijiwai oleh setiap penegakan hukum.