Fakultas Syariah dan Hukum Islam di Indonesia

12.17 3 Comments

Keberadaan fakultas syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai respon terhadap perkembangan hukum di Nusantara ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara ini menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan, walaupun  masih didapatkan   ada  hukum adat yang berlaku, ini sangat kecil jika dibandingkan dengan hukum Islam. Seperti hukum  wakaf, hukum waris, wasiat dan hukum perkawinan. Bahkan telah menyentuh hukum pidana, terutama pidana hudud.

Di samping itu, pada awal masa penjejahan Belanda hukum Islam masih tetap diberlakukan, walaupun hanya untuk tujuan politik. Keberlakuan hukum di Nusantara sangat dominan sehingga hukum adat seakan-akan tidak mempunyai tempat pada kerajaan Islam, bahkan terjadi Islamisasi terhadap hukum adat. Sebagaiaman yang telah dikemukakan oleh Van Deberg dengan teori resepsi  in cimplexnyanya. Tetapi dengan kecerdasan dan ketaktikan Snouck Horgronye, teori Van Deberg ini dipolitisir menjadi teori resepsi di mana hukum Islam dapat diberlakukan apabila hukum adat telah menerimanya.

Dari teori Snouck tersbut, maka hukum Islam semakin tersisikan dari pergaulan masyarakat nusantara, walaupun dalam perkara-perkara perdata keluarga tertentu  masih digunakan hukum Islam sebagai dasar penyelesaiannya. Di samping itu, telah didirikan sekolah tinggi hukum oleh Belanda. Dari sekolah tersebutlah menelorkan beberapa pakar hukum Nasional dan senagat berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Pasal 2 aturan tambahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah memberikan legitimasi untuk  peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa penjejahan Belanda tetap berrlaku selama belum ada peraturan perundang-undangan yang baru.

Terlepas dari kedua teori tersebut, dengan adanya badan peradilan Agama eksistensi hukum Islam tetap tereksis di nusanatara ini, yang khususnya menengani perkara-perakara perdata yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber penggalian hukum Nsioanal dan juga adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Islam, berpontensi untuk digali dan dijadikan sebagai hukum nasional. Oleh karena itu keberadaan fakultfas Syariah sebagai fakultas yang akan menyedorkan ahli hukum Islam mempunyai prospek yang sangat menentukan perjalanan hukum nasional.

Persoalan sengketa lembaga-lembaga ekonomi Islam (bank syariah, asusransi syariah, lembaga penggadaian syariah dan lembaga-lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah) bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga pun adalah tanggung jawab ahli hukum Islam, dalam hal ini hakim, pengacara yang mengetahui hukum Islam  Demikian juga masalah konsultasi hukum Islam, diperlukan konsultan hukum yang mengetahui hukum Islam.

Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-udnang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pengadilan Agama untuk memerikasa selain perkara perdata keluarga, juga memeriksa perkara-perdata ekonomi Islam. Dari berbagai persoalan tersebut dapatkah fakultas/jurusan Syariah memenuhi kebutuhan tersebut?

Tantangan Fakultas/Jurusan Syariah

Fakultas/jurusan Syariah adalah salah institusi yang bergerak di bidang hukum, terutama hukum Islam. Sering mahasiswa diperhadapkan dengan sebuah nama, fakultas hukum di perguruan tinggi umum misalnya, dipandang telah memberikan harapan masa depan bagi mereka yang mempelajari hukum. Padahal istilah hukum itu sendiri adalah bahasa Arab seperti juga syariah. Tentunya fakultas/jurusan syaraiah perlu menyadari bahwa hukum Islam bukan saja diperlajari di perguruan tinggi Agama Islam, tetapi juga di fakultas-fakultas hukum pada perguruan tinggi umum.